Aturan TRC BPBD Kota Sungai Penuh

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

( BPBD )

KOTA SUNGAI PENUH

Jl. Yos Sudarso No. 47    Telp. (0748) 22086 Fax. (0748) 22086     Kode Pos 37115

 

 

 

 

PERATURAN

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR :      TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH

Menimbang :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 (1) Qanun Nomor 13 Tahun 2010 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang   Penanggulangan  Bencana  (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4723);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4828);

3.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008..

 

 MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

 Pasal 1

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Qanun Nomor 13 Tahun 2010 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

 Pasal 2

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Reaksi Cepat BPBD dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana.

 Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

 Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sungai Penuh

Pada tanggal    Juli  2011

BADAN PENANGGULANGAN  BENCANA DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH

KEPALA PELAKSANA

ASMALDI SE,MSi

                                                                                                                      Pembina tingkat. I

NIP. 19630904 199207 1 001

 

 

 

 

 

LAMPIRAN :         PERATURAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH       KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR         : 01  TAHUN 2011

TANGGAL     :     JULI  2011

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Kota Sungai Penuh merupakan wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Untuk itu perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya.

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan. antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumber daya dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditugaskan Tim Reaksi Cepat dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD.

Tujuan

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BPBD bertujuan memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat BPBD untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

Dasar Hukum

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

D.      Pengertian

  1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
  5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,  tanggap darurat, dan rehabilitasi.
  6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana.
  7. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
  8. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
  9. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

10. Tim Reaksi Cepat BPBD disingkat TRC BPBD adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Wali Kota Sungai Penuh, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) dalam penanganan darurat bencana.

11. Penilaian kebutuhan (Needs Assessment) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.

12. Penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi danpenyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).

13. Mengaktivasi Posko adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.

  

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TRC BPBD

 

  1. A.   Tugas Pokok TRC BPBD

TRC BPBD mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

.B.   Fungsi TRC BPBD

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat.
  2. Membantu Kecamatan untuk :
    1. Mengaktivasi Posko Kecamatan.
    2. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
    3. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
    4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Wali Kota dan Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait. Kota :

a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.

b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/ khusus).

c. Laporan lengkap/akhir penugasan.

Persyaratan AnggotaTRC BPBD

    1. Kualifikasi Personil

a. Sehat jasmani/rohani.

b. Telah mengikuti pelatihan/workshop TRC.

c. Berpengalaman di bidang kedaruratan bencana.

  1. Bersedia ditugaskan ke lokasi bencana minimal 3 s.d 7 hari.
  2. Setiap saat, selama masa penugasannya siap sedia dengan perlengkapan perorangannya di kantor/kendaraan atau di rumah yang dapat diambil dalam waktu relatif singkat/cepat.

Perlengkapan TRC BPBD

Perlengkapan TRC BPBD terdiri dari perlengkapan perorangan dan perlengkapan Tim (Format-1).

BAB III

PENUGASAN TRC BPBD

TRC BPBD melaksanakan tugas dengan tahapan meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

1. Informasi Awal Darurat Bencana

Kepala Bidang Logistik dan Darurat BPBD Sungai Penuh Up. Kepala Seksi Tanggap Darurat akan mengirimkan informasi kepada seluruh personil TRC BPBD dengan tembusan kepada atasan masing-masing sesaat setelah terjadinya bencana dengan eskalasi tertentu melalui sarana komunikasi telepon/HP/facsimile/sms/email.

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat

a. Konfirmasi Kesediaan Perorangan.

1)      Anggota TRC BPBD pada kesempatan pertama melaporkan kepada atasan masing-masing tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas.

2)      Atasan dari Anggota TRC BPBD memberikan jawaban atas kesiapan anggotanya untuk melaksanakan tugas dalam Tim Reaksi Cepat BPBD.

3)      Anggota TRC BPBD wajib segera membalas dan memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan pada informasi awal darurat bencana kepada Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Up. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD tentang kesiapan melaksanakan tugas melalui sarana komunikasi.

b. Penetapan Penugasan.

1)      Memilih dan menyusun komposisi anggota TRC BPBD yang disesuaikan dengan macam/jenis bencana dan keahliannya yang dituangkan dalam Surat Perintah Kepala BPBD terdiri dari :

a) Ketua Tim                      : Personil BPBD atau Instansi/ Lembaga terkait

b) Anggota                         : Personil BPBD dan Instansi/ Lembaga terkait

c) Petugas Administrasi   : Personil BPBD

2)      Mengirimkan informasi kepada personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai personil TRC BPBD untuk macam/jenis bencana yang terjadi.

3)      Memberikan informasi dan ucapan terima kasih kepada personil yang siap untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak ditunjuk dalam TRC BPBD.

3. Mobilisasi Awal

a.    BPBD menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim.

b.    BPBD menyampaikan informasi penugasan TRC BPBD kepada pejabat yang berwenang di Kecamatan.

c.    Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

1) Ketua Tim

a)    Membuat konsep awal Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi (Format-2).

b)    Melaksanakan pengecekan kesiapan personil Tim melalui sarana komunikasi telepon/HP.

2) Personil BPBD yang bertugas sebagai Petugas Administrasi Tim menyelesaikan administrasi keuangan, transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung Tim.

3)  Anggota Tim dari sektor terkait berangkat dari kantor/rumah masing-masing dengan membawa perlengkapan pribadi dan sarana pendukung tugas menuju ke kecamatan atau tempat yang telah ditentukan.

4) Setelah seluruh personil Tim berkumpul di BPBD atau tempat yang telah ditentukan:

a)    Menyempurnakan Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi (Format-2).

b)    Pembagian tugas personil Tim.

c)    Menyelesaikan administrasi dan pengecekan kesiapan personil, perlengkapan dan sarana pendukung lainnya.

d)    Penyerahan dan penerimaan peralatan, dokumen dan keuangan dari BPBD.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Pemberangkatan TRC BPBD

TRC BPBD berangkat menuju ibukota Kecamatan atau lokasi bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan.

2. Tiba di Daerah Lokasi Bencana.

a. Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1)    Memperkenalkan personil Tim.

2)    Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim untuk melaksanakan tugas di daerah bencana.

3)    Menghimpun informasi mutahir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak.

4)    Menyampaikan permintaan personil pendamping dari Kecamatan/desa.

b.  Membantu Kecamatan untuk :

1)    Mengaktivasi Posko kecamatan dengan melakukan kegiatan antara lain:

a)    Penyiapan tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya.

b)    Penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock, telah disalurkan dan masih tersedia), jadwal piket Posko, upaya yang telah dilakukan dan kebutuhan yang mendesak.

c)    Memberikan asistensi teknis bidang Posko dan arus informasi penanganan bencana.

d)    Ketua Tim menyerahkan bantuan dukungan BPBD untuk penguatan Posko.

2)    Menyelenggarakan rapat guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

a. Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana

b.  Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data / informasibencana (Format-3).

c. Menyempurnakan Rencana Aksi Tim (Format-2).

d. Melaksanakan pembagian tugas dalam Sub Tim sesuai kebutuhan.

e. Mengirimkan laporan awal (Format-4 dan 5) kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan  masing-masing anggota Tim melalui telepon/facsimile/ HP/sms/email.

3. Peninjauan Lapangan di Lokasi Bencana

a. Masing-masing Sub Tim melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan :

1) Identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.

2)         Identifikasi kebutuhan yang mendesak untuk :

a)     Pencarian dan penyelamatan korban bencana dan evakuasi korban bencana (Format-7).

b)      Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih/minum dan sanitasi, pelayanan kesehatan) (Format-8).

c)      Penampungan sementara (tenda, tikar, genset, MCK, dapur umum) (Format-9).

d)      Perlindungan terhadap kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia, cacat) (Format-10).

e)      Pemulihan darurat sarana dan prasarana, antara lain pembersihan puing/lumpur/tanah longsor, jalan/ jembatan/tanggul, fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi, telekomunikasi dan energi (Format-11).

b.   TRC BPBD membantu melalui pola pendampingan Kecamatan dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari untuk membahas :

1)      Hasil peninjauan di lapangan.

2)      Pelaksanaan harian penanganan darurat bencana.

3)      Perkembangan dampak bencana.

4)      Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak.

5)      Kendala/hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi.

6)      Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana.

7)      Rencana kegiatan penanganan darurat bencana dan pengerahan sumber daya untuk hari berikutnya.

c.    Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC BPBD membantu Kecamatan untuk memberikan Press Release kepada mass media cetak/elektronika.

d.    Mengirimkan laporan Tim (Format 4 dan 6) tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing bidang dan kecamatan..

4. Evaluasi

a.    Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau.

b.    TRC BPBD setiap sore hari membantu Kecamatan dan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut :

1)      Melanjutkan peninjauan lapangan.

2)      Pelaksanaan harian penanganan bencana.

3)      Perkembangan dampak bencana.

4)      Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak.

5)      Kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi.

6)      Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana.

7)      Rencana kegiatan penanganan bencana dan pengerahan sumber daya untuk hari berikutnya.

c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC BPBD membantu SATKORLAK PB/BPBDProvinsi atau SATLAK PB/BPBD Kab/Kota untuk memberikan Press Realesse kepada mass media cetak/elektronika.

d.    Mengirimkan laporan Tim (Format-4 dan 6) tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing bidang dan kecamatan.

C.   Tahap Pengakhiran

1. Pengakhiran tugas TRC BPBD berdasarkan perintah dari Kepala BPBD.

2. Persiapan Meninggalkan Lokasi Bencana.

a.    Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan.

b.    Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC BPBD.

c.    Menyerahterimakan tugas dan dokumen pendukung bencana kepada kepala daerah.

d.    Menghadap camat untuk mohon pamit untuk meninggalkan daerah bencana kembali ketempat kerja, karena pelaksanaan tugas Tim telah selesai dan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas Tim (Format-12).

e.    TRC BPBD meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan .

3. Tiba di BPBD

a.    Mengembalikan peralatan inventaris BPBD kepada BPBD.

b.    Menghadap Kepala BPBD Up. Kepala Pelaksana untuk laporan selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Tim (Format-12).

c.    Menyerahkan bukti-bukti pertanggung jawaban administrasi keuangan kepada pejabat yang berwenang.

d.    Masing-masing anggota Tim dari sektor terkait membawa laporan pelaksanaan tugas Tim untuk disampaikan kepada atasan langsungnya.

 

BAB IV

PENUTUP

Demikian Prosedur Tetap TRC BPBD ini digunakan oleh personil TRC dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, memperlancar koordinasi serta penyaluran bantuan sumberdaya guna penanganan darurat bencana.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH

KEPALA PELAKSANA

ASMALDI, SE, MSi

                                                                                                                      Pembina tingkat. I

NIP. 19630904 199207 1 001

DRAF Team Reaksi Cepat ( TRC) BPBD Kota Sungai Penuh

EDISI 29 JANUARI 2011

 

     KOTA SUNGAI PENUH

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN , KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR :            TAHUN  2011

 

 

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT ( TRC )

PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUNGAI PENUH

 

 KOTA SUNGAI PENUH

 

Menimbang :
  1. bahwa untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pasa saat tanggap darurat, perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh;

 

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

 

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dinii Masyarakat di Daerah.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana.
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
  12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Sungai Menjadi Daerah Otonami.
  13. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 22 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Struktur Organisasi BPBD Kota Sungai Penuh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

 

M E M U T U S K A N

 

 
Menetapkan :

 

   
KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut “TRC PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUNGAI PENUH” dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

 

 
KEDUA : TRC Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh terdiri dari Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim.

 

 
KETIGA : Tim Pembina bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas TRC Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh dalam Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh sesuai dengan Peraturan perundang – undangan.

 

 
KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas :

 

a. Memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh sesuai dengan Peraturan perundang – undangan;

 

b. Membantu pelaksanaan kegiatan lapangan TRC Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh;

 

 

 
KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

 

a. Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan;

 

 

 
KEENAM :
a. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;

 

b. Membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu;

 

c. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
d. Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh (BPBD) dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan Satlak, laporan tersebut meliputi :

 

1)Laporan awal setelah tiba dilokasi bencana

 

2)Laporan berskala/perkembangan (harian dan insidentil   / khusus)

 

3) Laporan lengkap / akhir penugasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KETUJUH : Sekretariat Tim bertugas :

 

a. Mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh;

 

b. Melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas TRC Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh;
c. Mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas TRC;

 

d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh TRC Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh;

 

 

 
KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya TRC penaggulangan Bencana Kota Sungai Penuh bertanggungjawab kepada Wali Kota Sungai Penuh melalui Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.

 

 
KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh (APBD) Tahun 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

 

 
  SEPULUIH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

 

 

 

 

WALI  KOTA SUNGAI PENUH

 

 

 

 

 

                 H. ASAFRI JAYA BAKRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

  1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
  2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  3. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
  4. Menteri Sosial RI di Jakarta;
  5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
  6. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi;
  7. Ketua DPRD Propinsi Jambi di Jambi ;
  8. Kepala Bappeda Propinsi Jambi di Jambi ;
  9. Kepala Badan Penanggulangan BencanaDaerah Propinsi Jambi di Jambi;
  10. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
  11. Kepala Bappeda KotaSungai Penuh  di Sungai Penuh ;
  12. Inspektorat   Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
  13. Kepala DPPKA . Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
  14. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
  15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
  16. Pertinggal ——————————————————————————————-

 

                                                 LAMPIRAN`

:

Keputusan   Wali Kota Sungai Penuh

 Nomor

:          Tahun 2011

Tanggal

:     29  Januari 2011

 

SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT ( TRC )

PENANGGULANGAN BENCANA , KOTA SUNGAI PENUH

NO

JABATAN POKOK / NAMA

KEDUDUKAN DALAM TIM

KETERANGAN

1

2

3

4

  1. I.     TIM PEMBINA
Wali Kota Sungai Penuh

Pembina

Wakil Wali Kota Sungai Penuh

Pembina

Dandim 0417/ Kota Sungai Penuh

Pembina

Kapolres Kota Sungai Penuh

Pembina

  1. II.    TIM PENGARAH
  2. 1
Sekretaris Daerah , Kota Sungai Penuh selaku Kepala BPBD , Kota Sungai Penuh

Penanggung Jawab

Memberikan pengarahan dalam kegiatan pengamatan, penyebaran informasi, pengkajian awal dan cepat,  penyelamatan, evakuasi, pengerahan Sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta penanggulangan pada saat tanggap darurat.
  1. 2.
Asisten Pembangunan dan Kesra ,  Kota Sungai Penuh

Wakil Penanggung Jawab

  1. 3
Kepala Bappeda Kab. Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala BPM  Kota Sungai Penuh

Anggota

  1. 5
Kepala Dinas Pendidikan  Kota Sungai Penuh

Anggota

  1. 6
Kepala DPPKA  Kota Sungai Penuh

Anggota

  1. .
Inspektorat  Kota Sungai Penuh

Anggota

  1. III.     TIM PELAKSANA
Kepala Pelaksana BPBD  Kota Sungai Penuh

Ketua

Melaksanakan kegiatan koordinasi dan tindakan pengamatan, penyebaran informasi, pengkajian awal dan cepat,  penyelamatan, evakuasi, pengerahan Sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta penanggulangan pada saat tanggap darurat.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kota Sungai Penuh

Wakil Ketua

Sekretaris pada BPBD  Kota Sungai Penuh

Sekretaris

Kepala Bagian Keistimewaan Kota dan Kesra . Kota Sungai Penuh

Wakil Sekretaris

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan  Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan  Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kota Sungai Penuh

Anggota

 
  1. A.   PENGAMATAN DAN INFORMASI

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi  Kota Sungai Penuh

Ketua

-     Mengamati gejala bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana dan masyarakat  untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi,

-     Mendukung kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi kegiatan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan pada BPBD Kota Sungai Penuh

Sekretaris

Kepala Bagian Humas Setda Kota Sungai Penuh

Anggota

Ketua RAPI Kota Sungai Penuh

Anggota

Ketua ORARI Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala PT. Telkom Cabang Kota Sungai Penuh

Anggota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

Kepala RRI Kota Sungai Penuh

Anggota

-     Megahkan semua potenasi organisasi untuk mendukung kegiatan Tanggap Darurat yang terjadi dalam , Kota Sungai Penuh.

Kepala Radio Swasta dalam Kota Sungai Penuh

Anggota

Ketua Forum Masyarakat Siaga Bencana Kota Sungai Penuh (FORSIBAB)

Anggota

Kepala Badan Meteologi, Klimatologi dan Geofikasi Wilayah Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Seksi Pelayanan Sosial pada Kantor Camat dalam , Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Seksi Pencegahan pada BPBD Kab. Kota Sungai Penuh

Anggota

 Marosa, ST/Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Sarwanizar /Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

M. Jamil / Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Muhamad / Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Hasbi / Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Deon Basrah, SE/ Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

         B. BIDANG KAJIAN AWAL / CEPAT
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Sungai Penuh

Ketua

Melaksanakan secara cepat dan tepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan identifikasi terhadap:

  1. cakupan lokasi bencana;
  2. jumlah korban bencana;
  3. kerusakan prasarana dan sarana;
  4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  5. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Kota Sungai Penuh

Sekretaris

Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kota Sungai Penuh.

Anggota

Kepala Statistik , Kota Sungai Penuh

Anggota

Para Camat dalam , Kota Sungai Penuh

Anggota

Kasubbag Program dan Pelaporan pada BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Seksi Kesiap-siagaan pada BPBD , Kota Sungai Penuh

Anggota

Mulyadi/Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Faisal Andrean/Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Bahagia, SE/ Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

C. Nanda, ST/ Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Mahlil S,ST/ Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Hufri Husaini/ Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

   C.    PENYELEMATAN DAN DAN EVAKUASI
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sungai Penuh

Ketua

-Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana yang dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.

 

Kepala Seksi Kedaruratan pada BPBD Kota Sungai Penuh.

Sekretaris

Wakapolres Kota Sungai Penuh

Anggota

Kasdim 0417 Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Pos SAR  Kota Sungai Penuh

Anggota

Ketua  Resque

Anggota

 

 

1

2

3

4

Ketua Marine Channel

Anggota

- Mengerahkan semua potenasi baik sumber daya manusia, dan peralatan untuk kegiatan tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi.

Kepala Satpol PP dan WH Kota Sungai Penuh (Linmas)

Anggota

Ketua PMI Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Bidang Hubungan Darat dan Laut pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi  Kota Sungai Penuh

Anggota

Ketua TAGANA Kota Sungai Penuh

Anggota

Abdurahman /Staf BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

   D.    PENANGGULANGAN
Kepala Dinas Bina Marga Kota Sungai Penuh

Ketua

Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan penyediaan: kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan;

pelayanan psikososial; dan penampungan serta tempat hunian.

-pengerahan peralatan dan logistik di lokasi bencana

Kabid Rehab dan Rekon pada BPBD  Kota Sungai Penuh

Sekretaris

Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Dinas Kesehatan  Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Dinas Pertambangan, Perdagangan, Koperasi , Kota Sungai Penuh.

Anggota

Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Kota Sungai Penuh

Anggota

Direktur PDAM

Anggota

Direktur RSUD

Anggota

Direktur PT. PLN

Anggota

Kepala Sub Dolog

Anggota

Kepala Depo Pertamina

Anggota

Kepala Seksi Logistik pada BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Kasubbag Umum pada BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Puskesmas dalam  Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Seksi Rehabilitasi pada BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Kepala Seksi Rekonstruksi pada BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Helmi Thaher / Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Abdul Salam/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

T. Ikhsanuddin/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Ahmad / Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Mailizar/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Winarli / Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Lili Suryadin, ST/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Din Izata, ST/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Chairul Nusa / Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

 

 

1

2

3

4

IV SEKRETARIAT

 

 

Sekretaris BPBD Kota Sungai Penuh

Ketua

Kasubab Keuangan BPBD Kota Sungai Penuh

Anggota

Dewi Triorita/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Said Wahyu/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Afrizal/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Mahyu Danil, SP/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Mahlil S, ST/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Said Idris/ Staf BPBD  Kota Sungai Penuh

Anggota

Yudi Dharma/ Staf BPBD . Kota Sungai Penuh

Anggota

 

 

 

WALI KOTA SUNGAI PENUH

 

 

 

 

 

                                                                                 PROF, DR  H. ASAFRI JAYA BAKRI, MA

 

Kasi Logistik pada BPBD  Kota Sungai Penuh

Kasi Kedaruratan pada BPBD Kota Sungai Penuh

Kasi Rehabilitasi pada BPBD  Kota Sungai Penuh

Staf pada Kantor Kesbangpol dan Linmas  Kota Sungai Penuh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSTRA BADAN PENANGGULANAG BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

KATA PENGANTAR

 

Syukur Alhamdullilah di ucapkan kepada Tuhan yang mahaesa atas berkat dan rahmatNya kami telah dapat menyelesaiakan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Penanggulanggan Bencana Kota Sungai Penuh 2011-2015.

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Merupakan salah satu bentuk Rencana atau Program yang akan kita laksanakan atau yang ingin kita capai selama kurun waktu dalam satu Tahun sampai lima Tahun secara sistimatis dan berkesenambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi/lembaga yang dipimpinnya.

Rencana strategis ini merupakan perwujudan komitmen yang dilaksanakan secara partisipatif, komitmen tersebut didasarkan kepada upaya untuk menciptakan terselenggaranya penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Sungai Penuh melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), antara lain untuk membangun system akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh .

Rencana Strategis ini merupakan formulasi dasar-dasar kebijakan Badan Penanggulanggan Bencana Kota Sungai Penuh , untuk tahun 2011-2015 yang perlu dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.;

1. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dengan penyusunan program dimasa yang akan datang.

3. Sebagai wujud pertangung jawaban Kepala Badan Penanggulanggan Bencana Kota Sungai Penuh Kepada Wali Kota Sungai Penuh

Dalam Penyusunan RENSTRA ini kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan,untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Sungai Penuh , Juni 2011

KEPALA BADAN PENANGGULANGGAN

BENCANA KOTA SUNGAI PENUH

ASMALDI ,SE, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 196309041992071001

i

COVER RENSTRA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAH

  1. Kondisi Umum ………………………………………………………….
  2. Potensi dan Permasalahan……………………………………………
  3. Latar Belakang………………………………………………………….
  4. Maksud dan Tujuan…………………………………………………….
  5. Landasan Hukum ………………………………………………………

BAB II. TUGAS DAN FUNGSI DINAS BADAN PENANGGULANGAN DAERAH

  1. Struktur Organisasi……………………………………………………..
  2. Kedudukan Tugas dan Fungsi…………………………………………

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

  1. Visi………………………………………………………………………..
  2. Tujuan……………………………………………………………………
  3. Sasaran………………………………………………………………….
  4. Strategi…………………………………………………………………..
  5. Kebijakan……………………………………………………………….

 

BAB IV.ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

  1. A. Arah Kebijakan dan Strategi ……………………………………………….
  2. B. Strategi Kebijakan ……………………………………………………………..
  3. C. Protitas………………………………………………………………………………

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

  1. Program…………………………………………………………………
  2. Kegiatan…………………………………………………………………

 

BAB VI. PENUTUP…………………………………………………………………………

ii

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Kondisi Umum

Dalam Undang-undang dasar 1945 di tegaskan kembali dalam undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,Menyatakan bahwa Negara kesatuan rebuplik Indonesia bertanggung Jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,dengan tujuan untuk member perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan,yang termaktub di dalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana,guna meujudkan sejahteraan umum yang berlandaskan pancasila.

Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana, bahwa merupakan urusan bersama pemerintah,masyarakat, dunia usaha, organisasi non Pemerintah,maupun memengku kepentingan (stakeholders) lainya.Oleh karenanya lendasan Nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana akan memberikan advoksi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksankan pengurangan resiko bencana secara terencana, sistimatis dan menyeuluruh. Pada tataran global pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya inmplementasi dan komitmen dunia yang tertuang dalam aksi Hyogo(Hyogo Framework for Action/HFA )2005-2015 yang menjadikan bangsaIndonesiayang memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan resiko bencana.

Mencermati kondisi geologis,geografis,hidrologis dan demokgrafis pada kenyataanya wilayahkotasungai penuh Proponsi jambi memiliki tingkat kerawanan terhadadp terjadinya bencana,baik yang di sebabkan factor alam,factor non alam maupun factor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,dan dampak kerusakan non materi maupun pisikologis. Meskipun perencanaan pembangunan dikotasungai penuh propensi jambi telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan me-ningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan,serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaanya masih terkendala upaya penanganan yang baik sistemik dan kurang koordinatif.

Dalam peraturan presiden no 7 tahun 2005 tentang rencana pembengunan jangka menengah nasional 2004-2005 di sebutkan pula bahwa kejadian bencana sangat mempengaruhui upaya-upaya pemerintah dalam menurun angka pegaguran dan kemiskinan.Hal ini berdampak lanjut menjadi pontensi penghambat laju pembangunan yang telah menjadi agenda maupun priorintas, sehingga distorsi pembangunan semacam itu perlu di cegah dan di antisifasi sedini mungkin.

1

Lebih jauh lagi sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan resiko bencana, telah di keluarkan tiga buah peraturan pemerintah sebagai amanat dari undang-undang 24 tahun 2007 ,yaitu: (1) Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelengaraan Penanggulangan bencana.(2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (3).Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peranserta lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dalan penanggulangan bencana.

Sejak terbentuk Badan Penanggulaangan Bencana Kota sungai penuh Proponsi jambi secara optimal telah melakukan tugas pokok, Pungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana,namun demikian menurut berbagai pihak (stakeholdesr) terutama mitra kerja BPBD Kota sungai Penuh Propensi Jambi dalam berbagai upaya penanggulangan Bencana masih banyak yang perlu menjadi perhatian menuju kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana Efektif dan efesien.

  1. B. PONTESI DAN PERMASALAHAN

Upaya penanggulangan bencana harus di lakukan secara kompresif dan sistematis,namun hal ini masih terkendala dua masah utama yaitu(1) Belum memadainya kenerja parat dan kelembagaan penanggulangan bencana. (2) Masih rendahnya kesadaran terhdap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci di jabarkan secara berikut :

  1. Belum kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah paska bencana. Dalam penyelenggaraan tanggap darurat.

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam mengahapi bencana,meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan resiko bencana serta kesipsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masah yang di hadapi terkait kesadaran terhadap upaya pengurangan resiko bencana antara lain (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebancanaan kepada masyrakat. (2) Belum terintekgrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan kompresif.(3) Penjabaran kebijakan BPBD kedalam kebijakan daerah mengadapi bencana masalah yang belum muncul juga masih terkait keterbatasan kebijakan bencana di daerah keterbatasan alokasi pendanaan.

 

 

 

2

FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL

a. KEKUATAN

1. Tersedianya landasan hokum penyelenggaran penanganan bencana terbitnya undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana,peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendaan dan pengelolaan bantuan bencana,Peraturan pemerintah nomor 23 tahun2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana,dan peraturan presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2. Terbentuknya kelembagaan BPBD Kota /Kabupaten.

3. Ditetapkan penanggulangan bencana dalam prioritas dalam Pembangunan Nasional Prioritas Nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana.

5. Adanya nilai-nilai gotongroyong dan kebersamaan masih relative kuat untuk di pegang oleh masyarakat.

6. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Kelemahan

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penangganan bencana .

2. Belum terbangun sistim imformasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.

3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana

4. Kurang terpadunya penyelnggraan penangganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.

5. Masih terbatasnya sarana prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Faktor Lingkungan Ekternal

a. Peluang

1. Adanya komitmen penyelenggaraan penanggulangan bencana

2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana.

3. Adanya singkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulanggan bencana berama perangkat daerah.

4. Adanya peranserta masyarakat, LSM, baik nasional maupun internasional.

 

3

b. Ancaman

1. Belum sepenuhnya penangganan bencana dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007.

2. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

3. Adanya perubahan struktur dalam organisasi untuk pengelolaan Kebencanaan

4. Keterbatasan sarana komonikasi dan imformasi.

C. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintahan Daerah maka Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekwensi dari pelaksanaan Undang – Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraaan masyarakat. Disisi lain, pengembangan kehidupan demokrasi sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperlihatkan secara sungguh-sungguh kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Semangat otonomi daerah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mangatur dan memfasilitasi pengelolaan sumberdaya, agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah. Kewenangan dimaksud meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan program dan kebijakan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kota Sungai Penuh perlu menyusun rencana Strategis sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dapat di laksanakan secara efesien, efektif dan terpadu sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulanggan Bencana dan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Wajib Menyusun Rencana Strategis Masing-masing SKPD

Rencana Strategis Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh disusun dalam kurun waktu 5 Tahun dari tahun 2011 sampai 2015

4

Rencana strategis yang disusun oleh Badan Penanggulanngan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis tehadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strategis), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threaths) yang ada. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantanganyang dihadapi.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh masih menghadapi kendala internal yang berkaitan dengan sumberdaya manusia yang terbatas dan berkualitas,serta sehingga berdampak pada produk pelayanan kepada penduduk Masalah eksternal yang dirasakan dan berkaitan dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah;

1. Kurangnya personil pelaksanan tupoksi

2. Kurangnya kualitas dan profesional personil.

3. Kurangnya Prasarana dalam mendukung dalam pelaksanaan Tupoksi

D. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah :

  1. Penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

b Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sebagai panduan bagi Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat .

c. Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu tertentu.

d. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang.

Tujuan :

  1. Meningkatkan Manajemen dan akuntabilitas pemerintah melalui Peningkatan sumber manusia dan sarana prasarana

5

  1. Meningkatkan kualitas penagulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehinga menghasilkan penagulangan bencana yang berkualitas.
  2. Meningkatkan sistim koordinasi yang terintekrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendaliaan penagulangaan bencana..
  3. Mengembangkan penelitian sistim informasi,pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penagulangan bencana yang efektif,efisien dan akuntabel.

E. Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Dasar RepublikIndonesiatahun 1945.
  2. Undanga-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286 )
  3. Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan Daerah menjadi Undang-undang.
    1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang perimbangan.keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
    2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang penggulangan bencana.
    3. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja intansi pemerintah.
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintahDaerah provpinsi dan pemerintah Daerah
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah .Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh
    6. Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010 Tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan lembaga Teknis Daerah .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

F. Sistimatika Peyusunan Strategis adalah sebagai berikut

 

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAH

  1. Kondisi Umum
  2. Potensi dan Permasalahan
  3. Latar Belakang
  4. Maksud dan Tujuan
  5. Landasan Hukum

BAB II. TUGAS DAN FUNGSI DINAS BADAN PENANGGULANGAN DAERAH

  1. Struktur Organisasi
  2. Kedudukan Tugas dan Fungsi

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

  1. Visi
  2. Tujuan
  3. Sasaran
  4. Strategi
  5. Kebijakan

 

BAB IV.ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

  1. D. Arah Kebijakan dan Strategi
  2. E. Strategi Kebijakan
  3. F. Protitas

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

  1. Program
  2. Kegiatan

 

BAB VI. PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

BAB.II

TUGAS DAN FUNGSI DINAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

  1. A. Struktural organisasiI,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh terdiri dari

1. Unsusr Pimpinan yaitu Kepala Badan

Kepala Badan : ARFENSA SALAM ,SE

Kepala Pelaksana : ASMALDI,SE.Msi

Unsur Pengarah : – Instansi

– Profesional / Ahli

2. Unsur Pembantu Pimpinan Yaitu Sekretarisi

Sekretaris : Drs.ZULKARNAINI,A,MM

1. Kasuubag Umum dan Kepegawaian : Hj. ERNIDA

2. Kasubbag Program : ALFRED YOZA, SE,MM

3 . Kasubbag Keuangan : …………………….

3. Unsur Pelaksana yaitu

1. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan : ALFIAN, SE, MM

1. Seksi Pencegahan : ………………………

2. Seksi Kesiapsiagaan : DRS. HERMAN JAYADI

2. Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi : ZULFIKAR

1. Seksi Rehabilitasi : …………………………..

2. Seksi Rekontruksi : ………………………….

3. Kabid Kedaruratan dan Logistik : SANSRI ARSA, S.SOS

1. Seksi Kedaruratan : A. RAHMAN, SE

2. Seksi Logistik : DODI ASHARI MASRIL

Susunan Pegawai dan kelengkapan

Susunan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut;

1. Jumlah Peagawai berdasarkan tingkat pendidikan

8

Tabel 1 Jumlah Peagawai berdasarkan tingkat pendidikan

No

Pendidikan

Jumlah

1. Strata 2 ( S2 )

5

2 Strata 1 (S1)

12

3 Sarajana Muda/D3

5

4 SLTA Sederajat

24

5 SLTP Sederajat

1

6 S D

-

JUMLAH

47

2.Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2 .Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No

Pelatihan/Penjenjangan

Jumlah

1. Spamen / Diklat Pim II

-

2 Spama / Diklatpim III

3

3 Adum / Diklat pim IV

5

JUMLAH

8

3. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

No

Golongan

Jumlah

1. I ( Satu )

-

2 II ( Dua )

5

3 III ( Tiga )

13

4 IV ( Empat )

3

JUMLAH

21

  1. 3. Jumlah Pegawai Yang menduduki Eselon dan Staf
  2. 4. Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang menduduki Eselon dan Staf

No

Jabatan

Jumlah

1. Eselon II

1

2 Eselon III

4

3 Eselon IV

5

4 Fungsional

-

5 Staf

37

JUMLAH

47

 

 

9

Dilihat dari kuantitatif Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh ,yang mengisi jabatan Struktural ternyata masih kekurangan

B.Kedudukan Tugas dan Fungsi.

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2010 tentang uraian Tugas pokok dan Fungsi dan tata kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah

2. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai tugas melaksanakan :

  1. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara
  2. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggara Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundangan
  3. Menyusun dan menetapkan dan mengimpormasikan peta rawan bencana
  4. Menyusunkan dan menetapkan prosedur tetap penangganan bencana
  5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerahsetiaap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
  6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
  7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
  8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan.

BPBD Kota Sungai Penuh Dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsidengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien
  2. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana ,terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai unsur Pengarah yang terdiri dari :

  1. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh
  2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota sungai Penuh
  3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh

10

  1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota S.Penuh
  2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai unsur Pelaksana yang terdiri dari :

a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b. Sekretariat

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

e. Bidang Rahabilitasi dan Rekontruksi

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBDl dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta melasanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengkoordinasian, singkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan

(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

BAB. III

VISI MISI,TUJUAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

V I S I

” Waspada dan Tanggap Terhadap Bencana”

Untuk mewujudkan penyelenggara tugas umum pemerintahan kota sungai penuh dalam rangga Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam di Kota sungai Penuh Propinsi jambi yang dapat di pertanggung jawabkan kehadapan public dan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada dan tantangan yang di hadapi serta hasil yang di harapkan dalam periode terntentu pada masa yang akan datang,maka telah ditetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

 

M I S I

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas agar arah dan tujuan pembangunan BPBD Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi dalam rangka, Penanggulangan Bencana dapat terealisasi,maka di tetapkan misi badan Penaggulanagan Bencana Daerah Kota sungai Penuh Propinsi Jambi di tetapkan Sebagai Berikut :

  1. 1. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Bencana dengan Instansi Terkait Baik Tingkat Daerah, Propinsi dan Pusat
  2. 2. Meningkatkan SDM dalam Penangulan Bencana
  3. 3. Peningkatan Pemahaman dan Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana.
  4. 4. Peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi yang akurat.
  5. 5. Peningkatan Pementauan dan Pengendalian Terhadap Bencana
  6. 6. Meningkatkan sistem pembangunan Penaggulangan Bencana.
  7. 7. Mengintekgrasikan Reabilitasi dan Rekonstruksi kawan Bencana

 

A. Maksud dan Tujuan

a) Maksud penyusunan rencana strategis adalah :

  1. a. Penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.
  2. b. Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sebagai panduan bagi Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat .

12

  1. c. Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu tertentu.

d. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang.

b) Tujuan

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) tahun 2011-2015 di maksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan,Program,kigiatan dan indikator (Tolak Ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan Rencana strategis ini adalah:

1.) Mewujudkan ketanguhan masyarakat meluai peningkatan ketanguhan,kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya dasar bencana : dan

2.) Mewujudkan sistem penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang handal,mencakup penangganan pra bencanan, tangkap darurat,dan pasca bencana.

Adapun tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2011 sampai 2015 meliputi :

1. Penguatan kapasitas operatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencan serta penangganan bencana dan

2. Pembentukan tim gerak cepat ( Unit Khusus penangganan bencana ) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai basis di lima lokasi strategis ( lima kecamatan ) dalam wilayah kota sungai penuh.

3. Meningkatkan Manajemen dan akuntabilitas pemerintah melalui Peningkatan sumber manusia dan sarana prasarana

4. Meningkatkan kualitas penagulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehinga menghasilkan penagulangan bencana yang berkualitas.

5. Meningkatkan sistim koordinasi yang terintekrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendaliaan penagulangaan bencana..

6. Mengembangkan penelitian sistim informasi,pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penagulangan bencana yang efektif,efisien dan akuntabel.

13

c) Sasaran

Sejalan dengan sasaran pembangunan Nasional di bidang Penanggulangan Bencana,maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah terwujudnya tujuan yang telah di canangkan dalam kurun waktun lima tahun kedepan (2011 -2015) adalah :

1. Meningkatnya kesadaran,kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan masyarakat)

dalam upaya penanggulangan bencana dan Penanggulangan Bencana melalui

Peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.

2. Meningkatnya sistem penanganan kedaruratan Bencana yang efektif melalui

peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,peningkatan sarana dan

prasarana pendukung,serat pendekatan sistem logisti dan peralatan

penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

3. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding

sebelum bencana,melalui kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal,peningkatan koordinasi pelaksana serta pengarusulamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

4. Meningkatnya Disiplin dan SDM Aperatur

5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana

6. Meningkatnya Kesejahteraan dan Administrasi Keuangan

14

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI,DAN PROGRAM

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana Daerah 2011-2015 Rencana strategi (renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukan arah kebijakan,penjabaran dari arah kebijakan,program,dan kegiatan yang di terapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penjabaran dari arah kibajakan nasional di bidang Penanggulangan Bencana Daerah 2011-2015,Penanggulangan Bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,yang diarahkan kepada pengutamaan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, Penguatan kapasitas penanggulangan bencana pusat dan daerah ,otimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana, Mendorong keterlibatan dan partisipsi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana,peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusian,serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

Arah kebijakan dan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan terhadap lingkungan internal dan eskternal,berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi kota sungai penuh dibidang penanggulangan bencana daerah. Maka arah kebijakan arah dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu dalam waktu lima tahun mendatang. (2011-2015) adalah :

1.Terselenggaranya Penanggulangan Bencana terencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akutabel.

2.Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan suatu reaksi cepat penanggulangan bencana.

3.Terselesainya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat,tepat dan efektif secara terkoordinir/terpadu.

4.Terselesainya pemulihan saran dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.

15

B. Strategi Kebijakan

Hal ini merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan di capai atau yang akan di hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) Tahun kedepan. Dengan diformulasikan strategi dan arah kebijkan ini maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi Misinya. Adapun strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Pendidikan pelatihan kepada masyarakat dan aparatur dalam rangka peningkatan SDM Penanggulan Bencana Kota Sungai Penuh.

b. Menyelaraskan,mengembangkan serta mesosialisasikan peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh kepada masyarakat,mendidik relawan,menyusun peta dan protap kebencanaan serta membentuk tim pengarah Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi dalam Rangka menguragi resiko Bencana.

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulanagan bencana Kota Sungai Penuh dan meujudkan penanganan darurat dan logistik secara cepat,tepat,efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana dengan membentuk tim reaksi cepat serta mendistribusian bahan logistik.

d. Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan.

e. Mengutakan kerja sama yang strategis,berkelanjutan dan mendukung kemandirian.

C. Protitas

Adapun prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi merupakan penyabaran strategi dan arah kebijakan yang telah di tetapkan yang mengambarkan sesuatu yang di hasilkan dalam ukuran waktu 5 ( lima ) Tahun atau 5 ( lima ) Priode melalui serangkai kegiatan yang di jabarkan lebih lanjut dalam sesuatu rencana kinerja tahunan.

Prioritas yang hendak di capai setiap tahun atau program jangka pendek ini merupakan bagian intergral dalam proses perencanan strategi dan arah kebijakan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kota Sunagi Penuh Propinsi Jambi.Secara keseluruhan priorintas yang hendak di capai tesebut adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas sumber daya dan pelayanan apartur yang handal dan tanguh dalam Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Meminimalisir kerugian akibat Bencana daerah.

16

c. Terwujudnya menangganan darurat dan logistik secara cepat,tepat,efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana daerah.

d. Terwujudnya pusat pengendalian operasi Penanggulangan Bencana dalam upaya pembangunan bencana dalam upaya membangun sistem informasi,komando dan koordinisi Penanggulanan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

e. Terwujudnya inventarisasi data,informasi dan koordinasi dalam upaya untuk rehablitasi dan rokonstruksi korban bencana daerah.

f. Terwujudnya koordinasi,sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana serta peningkatan kinerja aperatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

17

 

BAB.V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A.PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapat hasil yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi Pemerintah maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu :

  1. Meningkatkan terselenggara penanggulangan bencana terencana terarah
    1. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
    2. Meningkatkan system informasi dan komunikasi yang akurat
    3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana

B. PROGRAM KERJA 5 TAHUN SEJAK 2011- 2015

a. Program SKPD

  1. Pelayanan administrasi perkantoran
  2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  3. Peningkatan disiplin aparatur
  4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  5. Penataan administrasi kependudukan
  6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
  7. Peningkatan sistim pengawasan internal & pengendalian pelaksana kebijakan KDH
  8. Mengentensifkan penangganan pengaduan masyarakat
  9. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Koran Bencana
  10. Pembinaan penanganan darurat & logistik

 

b. Kegiatan SKPD

I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN dengan kegiatan ;

  1. 1. Penyedian jasa surat menyurat
    1. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik dan telepon
    2. 3. Penyediaan jasa pengadaan barang dan jasa
    3. 4. Penyedian jasa administrasi keuangan
    4. 5. Penyedian jasa kebersihan kantor
    5. 6. Penyediaan alat tulis kantor
    6. 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    7. 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
    8. 9. Penyediaan Makan dan minuman

18

  1. 10. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  2. 11. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  3. 12. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
  4. 13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APERATUR

  1. 14. Pengadaan peralatan gedung kantor
  2. 15. Pengadaan Kenderaan Dinas/ operasional
  3. 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  4. 17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  5. 18. Pengadaan Meubeler

III. PENINGKATAN DISIPLIN APERATUR

  1. 19. Pengadaan pakaian dinas

IV. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APERATUR

  1. 20. Pendidikan dan pelatihan formal
  2. 21. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar kinerja SKPD
  3. 22. Penyusunan program rencana kerja dan anggaran dinas
  4. 23. Penyusunan proceding kegiatan penanggulangan bencana (PB)
  5. 24. Penataan usahaan dan pengelolaan gaji
    1. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS

DAN MASYARAKAT

  1. 25. Sosialisasi perundang-undangan penanggulangan bencana (PB)
  2. 26. Sosialiasi Daerah Rawan Bencana
  3. 27. Seleksi Tim Pengarah Penanggulangan Bencana (PB) BPBD Kota Sungai Penuh
  4. 28. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Bencana (PB)
  5. PENINGKATAN SISRIM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

  1. 29. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan rehabilitasi
  2. 30. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Rekonstrusksi

VII. MENGENTENSIFKAN PENANGGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

  1. 31. Penangganan Darurat Bencana
  2. 32. Logistik dan Peralatan

19

VIII. PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

  1. 33. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
    1. 34. Penyelenggaraan pelatihan TRC penangganan darurat bencana
    2. 35. Penyelenggaraan peralatan dan perlengkapan TRC
    3. 36. Pelatihan Pemantapan Manajemen Logistik.
    4. 37. Koordinasi dan Mobilisasi Peralatan Bencana.
    5. 38. Pemetaan Daerah Rawan Bencana

IX. PEMBINAAN PENANGGANAN DARURAT DAN LOGISTIK

  1. 39. Operasional Penyelenggaraan PUSDALOPS PB.

20

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH PROPINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2011

 

No

PROGRAM /KEGIATAN

VOL

PAGU

ANGGARAN

OUT PUT

OUT COME

SUMBER DANA

JADWAL PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyedian jasasuratmenyurat

6.890.000

Tertibnya administrasi Peningkatan Pelayananan masyarakat

APBD.II

Setiap bulan

2. Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air , listrik dan telpon

13.000.000

Tersedianya jasa Komunikasi

Air dan listrik kantorTerjaminnya kelancaran pe laksanaan tugas pelayanan

APBD.II

Setiap bulan

 3. Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa

19.052.000

Tersedianya honorium pengadaan barang dan jasaTerselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa

APBD.II

Setiap bulan

 4. Penyedian jasa administrasi keuangan

44.650.000

Terlaksananya penyedian jasa Administrasi keuanganTerlaksananya Pelayanan Keuangan

APBD.II

Setiap bulan

 5 Penyedian jasa kebersihan kantor

9.067.500

terlaksananya Kebersihan KantorKebersihan Kantor dapat terwujud dengan baik.

APBD.II

Setiap bulan

 6. Penyedian alat tulis kantor

25.234.500

Tersedianya Alat Tulis kantorTersedianya Fasilitas alat tulis kantor dengan baik.

APBD.II

Setiap bulan

 7.Penyedian komp. instilansi listrik /penerang. bangunan kantor.

3.570.000

Terlaksananya penyediaan komponen instilansi listrik/ penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instilansi listrik/penerangan bangunan kantor.

APBD.II

Setiap bulan

 8.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

282.345.000

Terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDiperolehnya kejelasan terhadap hal yang dikoordinasi dan konsultasi.

APBD.II

Setiap bulan

 9. Penyediaan Makan Dan Minum

8.700.000

Tersedianya Dana Makan dan Minum KantorPekerjaan Pada Kantor dapat tercapai sesuai ketentuan

APBD.II

Setiap bulan

 10.Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja

4.470.000

Tersedianya jasa perbaikan

 

Peralatan kerjaKondisi peralatan kerja dengan membaik

APBD.II

Setiap bulan

 11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang-undangan

5.700.000

Tersdianya bahan bacaan dan perturan dan perundang-undangan.Meningkan SDM Aparatur

APBD II

Setiap bulan

 12.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas.

15.000.000

Terciptanya penyediaan pemeliharaaan kenderaan dinas/operasionalTerlaksananya pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional

APBD.II

Setiap bulan

         13.penyediaan barang cetakan dan pengadaan

 

11.150.000

Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan pengadaanTersedianya spanduk dan percetakan dan kop surt.

APBD.II

Setiap bulan

2.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur       1.Pengadaan peralatan gedung kantor. 184.824.500Trelaksananya pengadaaan peralatan kantorMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

APBD.II

Setiap bulan

 2.Pengadaan Kenderaan Dinas/operasional

-

Terlaksananya pengadaan kenderaan dinas/operasionalMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

APBD.II

Setiap bulan

 3.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor.

APBD.II

Setiap bulan 4.Pengadaan perlengkapan gedung kantor

79.650.000

Terlaksananya pengadaan perlengkapan.Meningkatnya sarana dan prasarana.

APBD.II

Setiap bulan 5.Pengadaan Meubeler

 

91.950.000

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor.Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

APBD.II

Setipa Bulan3.

 

Peningkatan disiplin aparatur       1.Pengadaan pakaian dinas

8.750.000

Penyediaan kelengkapan pegawaiTercapainya peleyanan prima.

APBD.II

Setiap bulan4Program PeningkatanKapasitas Sumber daya Aparatur       1. Pendidikan dan peletihan formal

95.000.000

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal.

APBD.II

Setiap bulan5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur       1.Penyusunan laporan capaian kenerja dan ikhtisar kenerja SKPD

13.190.000

Terlaksanaanya penyusunaan laporan tahunan LAKIP

 

Adanya dokumen laporan tahunan LAKIPDinas sebagai acuan penyusunan program tahunan berikutnya

APBD.II

Setiap bulan. 2.Penyusunan program rencana kerja dan anggran dinas

 

14.175.000

Tersusunya program dan anggaran daerah.Adanya dokumen rencana kerja dan anggaran.Dinas sebagai acuan penyusunan program tahun berikutnya.

APBD. II

Setiap bulan 3.Penyusuna Procending kegiatan Penanggulangan bencana (PB)

-

Terhimpunnya proceding kegiatan penanggulangan bencana (PB)Terlaksananya proceding kegiatan penanggulangan bencana (PB)

APBD.II

Setiap bulan 4.Penataan usahaan dan pengeloaan gaji.

26.750.000

Terlaksannya kegiatan penatausahaan keuanganTertatanya dokumen keuangan daerah pada BPBD.

APBD. II

Setiap bulan6Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.       1.Sosialisai perundang-undangan penanggulangan bencana.

-

Terlaksanannya sosialisasi perundang-undangan PBMasyarakat dapat memahami perundang-undangan.

APBD.II

Setiap bulan 2. Sosialisai daerah rawan bencana

-

Terlaksana sosialisai daerah rawann bencana.Simulasi pra bencana daerah rawan bencana.

APBD.II

Setiap bulan 3.Seleksi tim pengarah penanggulangan bencana (PB) BPBD kota sungai penuh.

-

Telaksanannya tim pengarah PB kota sungai penuh.Terbentunya tim pengarah PB kota sungai penuh. Setiap bulan

 

DASAR PEMBENTUKAN BPBD

Dasar Pembentukan BPBD
Rabu, 18 Maret 2009 18:24
PEMBENTUKAN BPBD BERDASAR PERMENDAGRI 46/2008 DAN PERKA BNPB 3/2008
oleh Djuni Pristiyanto
Pada tanggal 22 Oktober 2008 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(Permendagri 46/2008). Dan pada tanggal 11 November 2008 keluar Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008). Perka BNPB 3/2008 ini baru
dapat diakses olhe penulis pada tanggal 20 Februari 2009, sehingga analisis pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak dapat dilakukan secara bersamaan
dengan berdasarkan kedua peraturan tersebut.
Makalah ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari makalah penulis yang berjudul
“Pembentukan BPBD Berdasar Permendagri No. 46 Tahun 2008” tanggal 2 November 2008.
Sekarang menjadi lebih lengkap pembahasan pembentukan BPBD berdasarkan Permendagri
46/2008 dan Perka BNPB 3/2008.
APA ITU BPBD?
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang
menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Di tingkat nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (UU 24/2007). Dengan adanya BNPB maka lembaga PB
sebelumnya, yaitu Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB)
dibubarkan (Pasal 82, ayat 2 UU 24/2007). Dengan demikian pembubaran Bakornas PB
membawa implikasi juga dibubarkannya rantai komando/koordinasi Bakornas di daerah seperti
Satuan Koordinasi Pelaksana Penangangan Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan Pelaksana
Penanganan Bencana (Satlak PB) bila nantinya sudah dibentuk BPBD.
Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi
dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta melakukan pengoordinasian
pelaksanaan kegiatan PB secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Pasal 20 UU 24/2007).
Sementara itu tugas-tugas BPBD ada sembilan buah (Pasal 21 UU 24/2007), antara lain:
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan
BNPB terhadap usaha PB yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan PB berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
1 / 8
Dasar Pembentukan BPBD
Rabu, 18 Maret 2009 18:24
5. Melaksanakan penyelenggaraan PB pada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan PB kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam
kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat (Pasal 10, ayat 1 UU 24/2007) yang kedudukannya
merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri (Pasal 10, ayat 2 UU
24/2007). Sementara itu BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18, ayat 1 UU
24/2007); di tingkat provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur
atau setingkat eselon Ib (Pasal 18, ayat 2a UU 24/2007) dan di tingkat kabupaten/kota BPBD
dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa
(Pasal 18, ayat 2b UU 24/2007). Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi dan pejabat
setingkat eselon IIa di tingkat kabupaten/kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah (Sekda).
Hal ini menimbulkan dilema karena jabatan setingkat Sekda adalah satu-satunya di
pemerintahan daerah. Oleh karena itu selama beberapa waktu muncul sebentuk kekuatiran di
kalangan para pejabat di pemerintah daerah, yaitu jangan sampai nanti ada “matahari kembar”.
APA LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN BPBD?
Secara teknis pembentukan BPBD diatur dengan Permendagri 46/2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB 3/2008 tentang Pedoman Pembentukan
BPBD. Payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah UU 24/2007 tentang
Penanggulangan Bencana.
Permendagri 46/2008 ini mengacu kepada Pasal 25 UU 24/2007, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP 41/2007), Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU 32/2004), Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP 38/2007), Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun
2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008
(Permendagri 25/2008).
Sedangkan Perka BNPB 3/2008 mengacu pada UU 32/2004, UU 24/2007, PP 38/2007, PP
41/2008, PP 21/2008, PP 22/2008, PP 23/2008, Perpres 8/2008, Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB 1/2008), Permendagri 46/2008.
Ada yang aneh dengan landasan hukum ini. UU 24/2007 dikeluarkan pada tanggal 26 April
2 / 8
Dasar Pembentukan BPBD
Rabu, 18 Maret 2009 18:24
2007. PP 41/2007 dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2007. Ada selisih sekitar tiga bulan dari
waktu dikeluarkannya UU 24/2007 dengan PP 41/2007. Akan tetapi dalam PP 41/2007 tidak
ada satu pun kata “bencana” dan “penanganan/penanggulangan bencana” dan oleh karenanya
tidak masuk ke dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. Di daerah, baik tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota tidak ada landasan hukum untuk membentuk lembaga yang
menangani penanggulangan bencana secara tersendiri entah itu berbentuk badan, dinas,
kantor, inspektorat ataupun lembaga teknis lainnya.
Sementara itu Pasal 25 UU 24/2007 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,
fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
diatur dengan Peraturan Daerah.” Pasal 25 UU 24/2007 ini lebih mengatakan bahwa
pembentukan BPBD diatur dengan Perda, bukan melalui Permendagri 46/2008 ini.
Jadi bagaimana? Kalau mengenai organisasi dan tata kerja BPBD mesti mengacu pada PP
41/2007 itu, tapi di dalam PP 41/2007 itu sendiri tidak ada yang mengutarakan mengenai
lembaga yang mengurusi penanggulangan bencana. Apakah mesti merevisi PP 41/2007?
BAGAIMANA CARA MEMBENTUK BPBD?
Tujuan Permendagri 46/2008 ini adalah untuk tertib administrasi dan standarisasi organisasi
dan tata kerja BPBD. Tujuan Perka BNPB 3/2008 adalah untuk memberikan acuan bagi
pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah.
BPBD adalah lembaga perangkat daerah dan mesti mengikuti tata aturan dari Kementrian
Dalam Negeri. Disini perangkat daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam
melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebelum ini sudah terbit Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP
38/2007) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (PP 41/2007) sebagai acuan pembentukan dan pengurusan lembaga perangkat
daerah, dan BPBD tentu saja mesti mengacu pada pada PP 38/2007 dan PP 41/2007 itu.
Berdasarkan Pasal 2 Permendagri 46/2008, BPBD dibentuk di setiap provinsi dan BPBD dapat
dibentuk di setiap kabupaten/kota. Pembentukan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
ditetapkan dengan Perda.
Sedangkan dalam Lampiran Perka BNPB 3/2008 Bab III hanya disebutkan mengenai
pembentukan BPBD sebagai berikut:
1. Untuk menyelenggarakan PB di daerah, Pemerintah Daerah membentuk BPBD.
2. Pemerintah Provinsi membentuk BPBD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
membentuk BPBD Kabupaten/Kota.
3. Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3 / 8
Dasar Pembentukan BPBD
Rabu, 18 Maret 2009 18:24
berkoordinasi dengan BNPB.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota,
maka tugas dan fungsi PB diwadahi dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang
bersesuaian dengan fungsi PB.
5. Tidak ada masalah pada pembentukan BPBD di tingkat provinsi, karena semua provinsi
wajib membentuk BPBD. Masalah timbul dalam pembentukan BPBD di tingkat kabupaten/kota
karena ada kata DAPAT pada Pasal 2 Permendagri 46/2008 tersebut. Hal ini berarti
kabupaten/kota dapat membentuk BPBD atau pun dapat tidak membentuk BPBD. Tidak ada
kriteria yang jelas dalam membentuk atau tidak membentuk BPBD ini bagi kabupaten/kota
dalam Permendagri 46/2008.
Arti yang bertentangan dengan Permendagri 46/2008 ini muncul dari Perka BNPB 3/2008 Bab
IIIA khususnya Angka 2, yaitu: “…Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk BPBD
Kabupaten/Kota.” Hal ini berarti bahwa setiap Kabupaten/Kota harus membentuk BPBD, karena
tidak ada klausul “DAPAT” seperti yang terdapat dalam Permendagri 46/2008. Hal itu akan
semakin membingungkan bila membaca pada Angka 4 masih dalam peraturan yang sama,
yaitu: “Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD
Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi PB diwadahi dengan organisasi yang mempunyai
fungsi yang bersesuaian dengan fungsi PB.” Ini artinya adalah bila ada Kabupaten/Kota yang
tidak membentuk BPBD. Antara Angka 2 dan Angka 4 kok tidak sinkron maknanya, bagaimana
ini?
Hal ini adalah sesuatu yang membingungkan dan siapa yang mesti diikuti karena keduanya
(Kementerian Dalam Negeri dan BNPB) adalah lembaga yang sangat berwenang dalam
pembentukan BPBD?
Kriteria pembentukan BPBD itu mestinya mengacu pada tingkat risiko bencana di daerah
tersebut. Bagi kabupaten/kota yang mempunyai tingkat risiko bencana tinggi maka wajib
membentuk BPBD kabupaten/kota. Tapi bagi kabupaten/kota yang mempunyai tingkat risiko
bencana kecil maka tidak wajib membentuk BPBD dan fungsi-fungsi PB dikerjakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai untuk itu (lihat juga point 4 Bab IIIA Perka BNPB
3/2008).
Lembaga yang berwenang di bidang PB adalah BNPB, maka dari itu BNPB mestinya membuat
kriteria-kriteria teknis bila suatu kabupaten/kota akan membentuk BPBD atau pun tidak
membentuk BPBD. Kriteria-kriteria teknis ini berisi analisa untuk mengetahui tingkat risiko
bencana di suatu daerah. Jadi secara tata administratib perangkat daerah BPBD mengacu
pada aturan-aturan dari Kementrian Dalam Negeri, dan secara teknis PB BPBD mengacu pada
aturan-aturan dari BNPB.
Dalam Pasal 16 Permendagri 46/2008 disebutkan bahwa susunan organisasi unsur pelaksana
BPBD kabupaten/kota terdiri atas Klasifikasi A dan Klasifikasi B. Sementara itu penentuan
klasifikasi BPBD kabupaten/kota ini ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan
4 / 8
Dasar Pembentukan BPBD
Rabu, 18 Maret 2009 18:24
keuangan dan kebutuhan (Pasal 20 Permendagri 46/2008). Klasifikasi A adalah struktur BPBD
dengan sumber daya yang maksimal, sedangkan Klasifikasi B adalah struktur BPBD dengan
sumber daya yang minimal. Hal ini bila tidak diimbangi dengan kriteria pembentukan BPBD
yang sesuai tingkat risiko bencana, maka akan membawa konsekuensi yang serius.
Contoh. Kabupaten X adalah sebuah daerah yang mempunyai tingkat risiko bencana tinggi; di
daerah ini ada potensi ancaman gempa bumi, longsor, banjir, kekeringan dan tsunami. Oleh
karena itu Kabupaten X wajib membentuk BPBD. Tapi kabupaten X merupakan kabupaten
yang miskin karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, potensi sumber daya alamnya rendah
dan sumber daya manusianya kurang. Bila melihat skema dari Permendagri 46/2008 itu maka
Kabupaten X itu akan ikut Klasifikasi B, yaitu lembaga BPBD dengan struktur yang minimalis
dan tentunya dengan anggaran yang kecil pula. Bisa diduga dengan jelas nantinya bahwa
Kabupaten X itu tidak akan mampu melakukan PB di daerahnya sendiri. Ibaratnya adalah
“orang terbenam hingga ke leher, satu sapuan gelombang saja maka dia akan tenggelam”.
Bagaimana bila pernyataannya dibalik menjadi: “bagi kabupaten/kota yang mempunyai tingkat
risiko bencana tinggi, walau daerahnya itu miskin sumber daya, maka kabupaten/kota itu wajib
membentuk BPBD dengan Klasifikasi A.” Untuk menambah kekurangan sumber daya maka
Pemerintah Pusat dan Provinsi wajib mendukung BPBD kabupaten/kota tersebut agar dapat
menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Pemerintah Pusat dan Provinsi mendukung
dengan cara penyaluran anggaran, peningkatan kapasitas, pengadaan sarana prasarana,
kajian-kajian risiko bencana, dan lain-lain.
Lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang telah membentuk BPBD? Provinsi Jawa Tengah
telah membentuk Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah. Berdasar Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perda Prov Jateng 10/2008) disebutkan dalam Pasal 7 bahwa
“Sekretariat BPBD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanggulangan
bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui SEKDA.” Dalam sehari-harinya Seketariat BPBD Provinsi Jawa Tengah dipegang oleh
Kalakhar BPBD yang dibantu oleh Bagian Tata Usaha, Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta
Bidang Logistik dan Peralatan.
Kabupaten Boyolali membentuk “Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat” (Kesbangpollinmas) pada awal April 2008. Badan Kesbangpollinmas Kab. Boyolali
ini terdiri dari:
1. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.
2. Bidang Hubungan Antar Lembaga.
3. Bidang Ideologi politik (Penangangan Konflik).
4. Bidang Perlindungan Masyarakat (termasuk penanganan bencana alam).
5 / 8
Dasar Pembentukan BPBD
Rabu, 18 Maret 2009 18:24
Dalam hal ini Kab. Boyolali tidak secara khusus membentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) untuk mengurusi penanggulangan bencana, tapi memasukkan fungsi-fungsi PB
ke dalam lembaga “Kesbanglinmas”. Lembaga BPBD tidak secara khusus dibentuk di
Kabupaten Boyolali, padahal ancaman bahaya di daerah itu cukup lengkap seperti erupsi
Gunung Merapi, longsor, gempa, kekeringan, banjir, wabah penyakit.
BAGAIMANA STRUKTUR BPBD?
OK, misalkan BPBD sudah terbentuk, lalu bagaimana struktur BPBD? BPBD berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara
ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah (Pasal 3 Permendagri 46/2008). Hal yang senada
diatur Perka BNPB 3/2008, yaitu ”Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh
Sekretaris Daerah.” Jabatan Sekda yang ex-officio Kepala BPBD ini tampaknya untuk
mengatasi dilema “matahari kembar” tersebut di atas.
Dalam pelaksanaan BPBD sehari-hari susunan organisasi BPBD terdiri atas Kepala Badan,
Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Uraian secara rinci mengenai tugas dan fungsi, uraian
pekerjaan, keangotaan dan mekanismenya dan hal-hal terkait dengan susunan organisasi
BPBD diatur oleh Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008.
Unsur Pengarah PB pada BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala BPBD. Tugas Unsur Pengarah adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala
BPBD dalam PB. Sedangkan fungsi Unsur Pengarah adalah membuat rumusan kebijakan PB
daerah, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan PB. Ketua
Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, anggota Unsur Pengarah berasal dari
lembaga/instansi pemerintah daerah (badan/dinas terkait dengan PB) dan masyarakat
profesional (pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah). Perka BNPB 3/2008 ini
mengatur secara rinci mengenai Unsur Pengarah.
Unsur Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dan bertugas membantu Kepala
BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan BPBD sehari-harinya. Tugas
Unsur Pelaksana BPBD adalah melaksanakan PB secara terintegrasi yang meliputi pra
bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sedangkan fungsi Unsur Pelaksana BPBD
adalah melakukan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana. Susunan organisasi
Unsur Pelaksana terdiri atas:
1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana
3. Bidang/seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Bidang/seksi Kedaruratan dan Logistik
5. Bidang/seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
6 / 8
Dasar Pembentukan BPBD
Rabu, 18 Maret 2009 18:24
Unsur Pelaksana BPBD ini dapat membentuk Satuan Tugas, tapi dalam Permendagri 46/2008
ini tidak diuraikan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas itu, uraian yang lebih ditil dapat ditemui
pada Perka BNPB 3/2008. Untuk pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD ini berasal dari
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman,
ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
Eselonisasi dan kepegawaian pada BPBD berdasar Permendagri 46/2008 adalah sebagai
berikut:
==tabel==
BAGAIMANA DENGAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PB?
Harapan orang-orang yang menyusun dan mendorong disahkannya UU 24/2007 adalah
adanya lembaga PB yang berdaya dan kompeten untuk melakukan upaya-upaya PB di
Indonesia. Untuk itu sebagai Kepala BPBD yang menangani PB tersebut dipasang pejabat
setingkat Sekda. Ternyata dalam praktik timbul masalah dan akhirnya Kepala BPBD dijabat
Sekda secara ex-officio. Apa konsekuensi dari hal tersebut? Apakah BPBD akan bisa berdaya
dalam melakukan PB? Pertanyaan yang sering diajukan: Apakah Kepala BPBD mampu
memerintah TNI/Polri bila terjadi bencana (pelaksanaan fungsi komando)?
Dalam Pasal 33 Permendagri 46/2008 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan teknis
administratif serta fasilitasi penyelenggaraan PB dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, serta
pembinaan dan pengawasan teknis operasional oleh Kepala BNPB dengan berkoordinasi
Menteri Dalam Negeri. Dari Pasal 33 itu dapat dilihat bila kekuasaan/wewenang BNPB-BPBD
menjadi berkurang oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu saja soal pembinaan dan
pengawasan teknis administratif BPBD menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri, tapi
soal fasilitasi penyelenggaraan PB bukan menjadi bagian Kementerian Dalam Negeri. Fasilitasi
penyelenggaraan PB mestinya tetap menjadi wewenang BNPB agar sesuai dengan amanat UU
24/2007. Juga pembinaan dan pengawasan teknis operasional penyelenggaraan PB tetap
menjadi wewenang BNPB, dan tentunya dalam pelaksaan berkoordinasi dengan
lembaga-lembaga lainnya.
Lampiran Perka BNPB 3/2008 Bab V mengatur mengenai pembinaan, pengawasan dan
pelaporan. Pembinaan teknis penyelenggaraan PB dilakukan oleh BPBD/BNPB (tingkat
masyarakat oleh BPBD Kabupaten/Kota), tingkat Kabupaten/Kota oleh BPBD Provinsi, dan
tingkat provinsi oleh BNPB) secara terpadu berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam rangka
pencapaian sasaran dan kinerja PB, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PB di
masing-masing daerah yang dilakukan oleh BNPB dan/atau lembaga pengawas sesuai
peraturan perundang-undangan. BPBD menyusun laporan penyelenggaraan PB di daerahnya,
yang berisi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana, dan laporan
menyeluruh penyelenggaraan PB.
7 / 8
Dasar Pembentukan BPBD
Rabu, 18 Maret 2009 18:24
Pada Lampiran Perka BNPB 3/2008 Bab V juga mengatur mengenai pelaproran bantuan,
antara lain:
1. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
2. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana
bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari BNPB.
Upaya dari Kementerian Dalam Negeri untuk membatasi wewenang BNPB semakin tampak
bila kita baca Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan
Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan Kepada Pihak Asing (Permendagri
38/2008). Bila Permendagri 38/2008 benar-benar diterapkan, maka upaya-upaya penyaluran
bantuan dalam kondisi tanggap darurat akan menjadi terkendala serius. Organisasi
kemasyarakatan yang akan menerima bantuan asing secara langsung mesti melaporkan
kepada Menteri Dalam Negeri (nasional), Menteri Dalam Negeri – gubernur (regional) atau
Menteri Dalam Negeri – bupati/walikota (lokal) (Pasal 10 Permendagri 38/2008). Ini akan makan
waktu berapa lama dan berapa “ongkos”nya? Dalam situasi bencana, korban-korban mungkin
sudah pada meninggal dunia karena lambatnya bantuan. Dalam Permendagri ini juga tidak
mengacu (konsideran) kepada UU 24/2007, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan Pemerintah No. 22
Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (PP 22/2008), Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga
Asing NonPemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP 23/2008).
BAGAIMANA AKHIRNYA?
Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008 ini menjadi acuan utama dalam teknis
pembentukan BPBD di daerah-daerah. Namun demikian, dalam beberapa hal masih ditemukan
kontradiksi penting dalam kedua peraturan tersebut. Bila kontradiksi-kontradiksi tersebut tidak
segera dipecahkan oleh Kementrian Dalam Negeri dan BNPB maka dampaknya pasti akan
menghambat terbentuknya BPBD dan yang kemudian akan menghambat penyelenggaraan PB
secara umum di Indonesia.
Dikutip dari : http://www.mpbi.org
8 / 8

PETA RAWAN BENCANA KOTA SUNGAI PENUH JAMBI

PETA RAWAN BENCANA KOTA SUNGAI PENUH JAMBI

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas agar arah dan tujuan pembangunan BPBD Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi dalam rangka, Penanggulangan Bencana dapat terealisasi,maka di tetapkan misi badan Penaggulanagan Bencana Daerah Kota sungai Penuh Propinsi Jambi di tetapkan Sebagai Berikut :

  1.   Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Bencana  dengan Instansi Terkait Baik Tingkat Daerah, Propinsi dan Pusat
  2.   Meningkatkan SDM dalam Penangulan Bencana
  3.   Peningkatan Pemahaman dan Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana.
  4. Peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi yang akurat.
  5.  Peningkatan Pementauan dan Pengendalian Terhadap Bencana
  6.   Meningkatkan sistem pembangunan Penaggulangan Bencana.
  7.  Mengintekgrasikan Reabilitasi dan Rekonstruksi kawan Bencana 

VISI BPBD KOTA SUNGAI PENUH JAMBI

” Waspada dan Tanggap Terhadap Bencana”

            Untuk mewujudkan penyelenggara tugas umum pemerintahan kota sungai penuh dalam rangga Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam di Kota sungai Penuh Propinsi jambi yang dapat di pertanggung jawabkan kehadapan public dan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada dan tantangan yang di hadapi serta hasil yang di harapkan dalam periode terntentu pada masa yang akan datang,maka telah ditetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

berita

berita

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.