RENSTRA BADAN PENANGGULANAG BENCANA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

KATA PENGANTAR

 

Syukur Alhamdullilah di ucapkan kepada Tuhan yang mahaesa atas berkat dan rahmatNya kami telah dapat menyelesaiakan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Penanggulanggan Bencana Kota Sungai Penuh 2011-2015.

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Merupakan salah satu bentuk Rencana atau Program yang akan kita laksanakan atau yang ingin kita capai selama kurun waktu dalam satu Tahun sampai lima Tahun secara sistimatis dan berkesenambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi/lembaga yang dipimpinnya.

Rencana strategis ini merupakan perwujudan komitmen yang dilaksanakan secara partisipatif, komitmen tersebut didasarkan kepada upaya untuk menciptakan terselenggaranya penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Sungai Penuh melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), antara lain untuk membangun system akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh .

Rencana Strategis ini merupakan formulasi dasar-dasar kebijakan Badan Penanggulanggan Bencana Kota Sungai Penuh , untuk tahun 2011-2015 yang perlu dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.;

1. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dengan penyusunan program dimasa yang akan datang.

3. Sebagai wujud pertangung jawaban Kepala Badan Penanggulanggan Bencana Kota Sungai Penuh Kepada Wali Kota Sungai Penuh

Dalam Penyusunan RENSTRA ini kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan,untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Sungai Penuh , Juni 2011

KEPALA BADAN PENANGGULANGGAN

BENCANA KOTA SUNGAI PENUH

ASMALDI ,SE, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 196309041992071001

i

COVER RENSTRA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAH

  1. Kondisi Umum ………………………………………………………….
  2. Potensi dan Permasalahan……………………………………………
  3. Latar Belakang………………………………………………………….
  4. Maksud dan Tujuan…………………………………………………….
  5. Landasan Hukum ………………………………………………………

BAB II. TUGAS DAN FUNGSI DINAS BADAN PENANGGULANGAN DAERAH

  1. Struktur Organisasi……………………………………………………..
  2. Kedudukan Tugas dan Fungsi…………………………………………

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

  1. Visi………………………………………………………………………..
  2. Tujuan……………………………………………………………………
  3. Sasaran………………………………………………………………….
  4. Strategi…………………………………………………………………..
  5. Kebijakan……………………………………………………………….

 

BAB IV.ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

  1. A. Arah Kebijakan dan Strategi ……………………………………………….
  2. B. Strategi Kebijakan ……………………………………………………………..
  3. C. Protitas………………………………………………………………………………

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

  1. Program…………………………………………………………………
  2. Kegiatan…………………………………………………………………

 

BAB VI. PENUTUP…………………………………………………………………………

ii

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Kondisi Umum

Dalam Undang-undang dasar 1945 di tegaskan kembali dalam undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,Menyatakan bahwa Negara kesatuan rebuplik Indonesia bertanggung Jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,dengan tujuan untuk member perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan,yang termaktub di dalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana,guna meujudkan sejahteraan umum yang berlandaskan pancasila.

Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana, bahwa merupakan urusan bersama pemerintah,masyarakat, dunia usaha, organisasi non Pemerintah,maupun memengku kepentingan (stakeholders) lainya.Oleh karenanya lendasan Nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana akan memberikan advoksi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksankan pengurangan resiko bencana secara terencana, sistimatis dan menyeuluruh. Pada tataran global pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya inmplementasi dan komitmen dunia yang tertuang dalam aksi Hyogo(Hyogo Framework for Action/HFA )2005-2015 yang menjadikan bangsaIndonesiayang memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan resiko bencana.

Mencermati kondisi geologis,geografis,hidrologis dan demokgrafis pada kenyataanya wilayahkotasungai penuh Proponsi jambi memiliki tingkat kerawanan terhadadp terjadinya bencana,baik yang di sebabkan factor alam,factor non alam maupun factor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,dan dampak kerusakan non materi maupun pisikologis. Meskipun perencanaan pembangunan dikotasungai penuh propensi jambi telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan me-ningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan,serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaanya masih terkendala upaya penanganan yang baik sistemik dan kurang koordinatif.

Dalam peraturan presiden no 7 tahun 2005 tentang rencana pembengunan jangka menengah nasional 2004-2005 di sebutkan pula bahwa kejadian bencana sangat mempengaruhui upaya-upaya pemerintah dalam menurun angka pegaguran dan kemiskinan.Hal ini berdampak lanjut menjadi pontensi penghambat laju pembangunan yang telah menjadi agenda maupun priorintas, sehingga distorsi pembangunan semacam itu perlu di cegah dan di antisifasi sedini mungkin.

1

Lebih jauh lagi sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan resiko bencana, telah di keluarkan tiga buah peraturan pemerintah sebagai amanat dari undang-undang 24 tahun 2007 ,yaitu: (1) Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelengaraan Penanggulangan bencana.(2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (3).Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peranserta lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dalan penanggulangan bencana.

Sejak terbentuk Badan Penanggulaangan Bencana Kota sungai penuh Proponsi jambi secara optimal telah melakukan tugas pokok, Pungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana,namun demikian menurut berbagai pihak (stakeholdesr) terutama mitra kerja BPBD Kota sungai Penuh Propensi Jambi dalam berbagai upaya penanggulangan Bencana masih banyak yang perlu menjadi perhatian menuju kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana Efektif dan efesien.

  1. B. PONTESI DAN PERMASALAHAN

Upaya penanggulangan bencana harus di lakukan secara kompresif dan sistematis,namun hal ini masih terkendala dua masah utama yaitu(1) Belum memadainya kenerja parat dan kelembagaan penanggulangan bencana. (2) Masih rendahnya kesadaran terhdap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci di jabarkan secara berikut :

  1. Belum kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah paska bencana. Dalam penyelenggaraan tanggap darurat.

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam mengahapi bencana,meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan resiko bencana serta kesipsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masah yang di hadapi terkait kesadaran terhadap upaya pengurangan resiko bencana antara lain (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebancanaan kepada masyrakat. (2) Belum terintekgrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan kompresif.(3) Penjabaran kebijakan BPBD kedalam kebijakan daerah mengadapi bencana masalah yang belum muncul juga masih terkait keterbatasan kebijakan bencana di daerah keterbatasan alokasi pendanaan.

 

 

 

2

FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL

a. KEKUATAN

1. Tersedianya landasan hokum penyelenggaran penanganan bencana terbitnya undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana,peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendaan dan pengelolaan bantuan bencana,Peraturan pemerintah nomor 23 tahun2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana,dan peraturan presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2. Terbentuknya kelembagaan BPBD Kota /Kabupaten.

3. Ditetapkan penanggulangan bencana dalam prioritas dalam Pembangunan Nasional Prioritas Nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana.

5. Adanya nilai-nilai gotongroyong dan kebersamaan masih relative kuat untuk di pegang oleh masyarakat.

6. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Kelemahan

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penangganan bencana .

2. Belum terbangun sistim imformasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.

3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana

4. Kurang terpadunya penyelnggraan penangganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.

5. Masih terbatasnya sarana prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Faktor Lingkungan Ekternal

a. Peluang

1. Adanya komitmen penyelenggaraan penanggulangan bencana

2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana.

3. Adanya singkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulanggan bencana berama perangkat daerah.

4. Adanya peranserta masyarakat, LSM, baik nasional maupun internasional.

 

3

b. Ancaman

1. Belum sepenuhnya penangganan bencana dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007.

2. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

3. Adanya perubahan struktur dalam organisasi untuk pengelolaan Kebencanaan

4. Keterbatasan sarana komonikasi dan imformasi.

C. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintahan Daerah maka Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekwensi dari pelaksanaan Undang – Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraaan masyarakat. Disisi lain, pengembangan kehidupan demokrasi sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperlihatkan secara sungguh-sungguh kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Semangat otonomi daerah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mangatur dan memfasilitasi pengelolaan sumberdaya, agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah. Kewenangan dimaksud meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan program dan kebijakan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah Kota Sungai Penuh perlu menyusun rencana Strategis sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dapat di laksanakan secara efesien, efektif dan terpadu sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulanggan Bencana dan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Wajib Menyusun Rencana Strategis Masing-masing SKPD

Rencana Strategis Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh disusun dalam kurun waktu 5 Tahun dari tahun 2011 sampai 2015

4

Rencana strategis yang disusun oleh Badan Penanggulanngan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis tehadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strategis), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threaths) yang ada. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantanganyang dihadapi.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh masih menghadapi kendala internal yang berkaitan dengan sumberdaya manusia yang terbatas dan berkualitas,serta sehingga berdampak pada produk pelayanan kepada penduduk Masalah eksternal yang dirasakan dan berkaitan dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah;

1. Kurangnya personil pelaksanan tupoksi

2. Kurangnya kualitas dan profesional personil.

3. Kurangnya Prasarana dalam mendukung dalam pelaksanaan Tupoksi

D. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah :

  1. Penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.

b Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sebagai panduan bagi Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat .

c. Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu tertentu.

d. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang.

Tujuan :

  1. Meningkatkan Manajemen dan akuntabilitas pemerintah melalui Peningkatan sumber manusia dan sarana prasarana

5

  1. Meningkatkan kualitas penagulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehinga menghasilkan penagulangan bencana yang berkualitas.
  2. Meningkatkan sistim koordinasi yang terintekrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendaliaan penagulangaan bencana..
  3. Mengembangkan penelitian sistim informasi,pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penagulangan bencana yang efektif,efisien dan akuntabel.

E. Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Dasar RepublikIndonesiatahun 1945.
  2. Undanga-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286 )
  3. Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan Daerah menjadi Undang-undang.
    1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang perimbangan.keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
    2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang penggulangan bencana.
    3. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja intansi pemerintah.
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintahDaerah provpinsi dan pemerintah Daerah
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah .Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh
    6. Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010 Tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan lembaga Teknis Daerah .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

F. Sistimatika Peyusunan Strategis adalah sebagai berikut

 

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAH

  1. Kondisi Umum
  2. Potensi dan Permasalahan
  3. Latar Belakang
  4. Maksud dan Tujuan
  5. Landasan Hukum

BAB II. TUGAS DAN FUNGSI DINAS BADAN PENANGGULANGAN DAERAH

  1. Struktur Organisasi
  2. Kedudukan Tugas dan Fungsi

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

  1. Visi
  2. Tujuan
  3. Sasaran
  4. Strategi
  5. Kebijakan

 

BAB IV.ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

  1. D. Arah Kebijakan dan Strategi
  2. E. Strategi Kebijakan
  3. F. Protitas

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

  1. Program
  2. Kegiatan

 

BAB VI. PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

BAB.II

TUGAS DAN FUNGSI DINAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

  1. A. Struktural organisasiI,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh terdiri dari

1. Unsusr Pimpinan yaitu Kepala Badan

Kepala Badan : ARFENSA SALAM ,SE

Kepala Pelaksana : ASMALDI,SE.Msi

Unsur Pengarah : – Instansi

– Profesional / Ahli

2. Unsur Pembantu Pimpinan Yaitu Sekretarisi

Sekretaris : Drs.ZULKARNAINI,A,MM

1. Kasuubag Umum dan Kepegawaian : Hj. ERNIDA

2. Kasubbag Program : ALFRED YOZA, SE,MM

3 . Kasubbag Keuangan : …………………….

3. Unsur Pelaksana yaitu

1. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan : ALFIAN, SE, MM

1. Seksi Pencegahan : ………………………

2. Seksi Kesiapsiagaan : DRS. HERMAN JAYADI

2. Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi : ZULFIKAR

1. Seksi Rehabilitasi : …………………………..

2. Seksi Rekontruksi : ………………………….

3. Kabid Kedaruratan dan Logistik : SANSRI ARSA, S.SOS

1. Seksi Kedaruratan : A. RAHMAN, SE

2. Seksi Logistik : DODI ASHARI MASRIL

Susunan Pegawai dan kelengkapan

Susunan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut;

1. Jumlah Peagawai berdasarkan tingkat pendidikan

8

Tabel 1 Jumlah Peagawai berdasarkan tingkat pendidikan

No

Pendidikan

Jumlah

1. Strata 2 ( S2 )

5

2 Strata 1 (S1)

12

3 Sarajana Muda/D3

5

4 SLTA Sederajat

24

5 SLTP Sederajat

1

6 S D

JUMLAH

47

2.Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2 .Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No

Pelatihan/Penjenjangan

Jumlah

1. Spamen / Diklat Pim II

2 Spama / Diklatpim III

3

3 Adum / Diklat pim IV

5

JUMLAH

8

3. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

No

Golongan

Jumlah

1. I ( Satu )

2 II ( Dua )

5

3 III ( Tiga )

13

4 IV ( Empat )

3

JUMLAH

21

  1. 3. Jumlah Pegawai Yang menduduki Eselon dan Staf
  2. 4. Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang menduduki Eselon dan Staf

No

Jabatan

Jumlah

1. Eselon II

1

2 Eselon III

4

3 Eselon IV

5

4 Fungsional

5 Staf

37

JUMLAH

47

 

 

9

Dilihat dari kuantitatif Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh ,yang mengisi jabatan Struktural ternyata masih kekurangan

B.Kedudukan Tugas dan Fungsi.

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2010 tentang uraian Tugas pokok dan Fungsi dan tata kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah

2. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai tugas melaksanakan :

  1. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara
  2. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggara Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundangan
  3. Menyusun dan menetapkan dan mengimpormasikan peta rawan bencana
  4. Menyusunkan dan menetapkan prosedur tetap penangganan bencana
  5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerahsetiaap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
  6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
  7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
  8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan.

BPBD Kota Sungai Penuh Dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsidengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien
  2. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana ,terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai unsur Pengarah yang terdiri dari :

  1. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh
  2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota sungai Penuh
  3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh

10

  1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota S.Penuh
  2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai unsur Pelaksana yang terdiri dari :

a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b. Sekretariat

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

e. Bidang Rahabilitasi dan Rekontruksi

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBDl dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta melasanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengkoordinasian, singkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan

(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

BAB. III

VISI MISI,TUJUAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

V I S I

” Waspada dan Tanggap Terhadap Bencana”

Untuk mewujudkan penyelenggara tugas umum pemerintahan kota sungai penuh dalam rangga Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam di Kota sungai Penuh Propinsi jambi yang dapat di pertanggung jawabkan kehadapan public dan berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada dan tantangan yang di hadapi serta hasil yang di harapkan dalam periode terntentu pada masa yang akan datang,maka telah ditetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

 

M I S I

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas agar arah dan tujuan pembangunan BPBD Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi dalam rangka, Penanggulangan Bencana dapat terealisasi,maka di tetapkan misi badan Penaggulanagan Bencana Daerah Kota sungai Penuh Propinsi Jambi di tetapkan Sebagai Berikut :

  1. 1. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Bencana dengan Instansi Terkait Baik Tingkat Daerah, Propinsi dan Pusat
  2. 2. Meningkatkan SDM dalam Penangulan Bencana
  3. 3. Peningkatan Pemahaman dan Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana.
  4. 4. Peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi yang akurat.
  5. 5. Peningkatan Pementauan dan Pengendalian Terhadap Bencana
  6. 6. Meningkatkan sistem pembangunan Penaggulangan Bencana.
  7. 7. Mengintekgrasikan Reabilitasi dan Rekonstruksi kawan Bencana

 

A. Maksud dan Tujuan

a) Maksud penyusunan rencana strategis adalah :

  1. a. Penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.
  2. b. Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sebagai panduan bagi Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat .

12

  1. c. Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu tertentu.

d. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang.

b) Tujuan

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) tahun 2011-2015 di maksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan,Program,kigiatan dan indikator (Tolak Ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan Rencana strategis ini adalah:

1.) Mewujudkan ketanguhan masyarakat meluai peningkatan ketanguhan,kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya dasar bencana : dan

2.) Mewujudkan sistem penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang handal,mencakup penangganan pra bencanan, tangkap darurat,dan pasca bencana.

Adapun tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2011 sampai 2015 meliputi :

1. Penguatan kapasitas operatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencan serta penangganan bencana dan

2. Pembentukan tim gerak cepat ( Unit Khusus penangganan bencana ) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai basis di lima lokasi strategis ( lima kecamatan ) dalam wilayah kota sungai penuh.

3. Meningkatkan Manajemen dan akuntabilitas pemerintah melalui Peningkatan sumber manusia dan sarana prasarana

4. Meningkatkan kualitas penagulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehinga menghasilkan penagulangan bencana yang berkualitas.

5. Meningkatkan sistim koordinasi yang terintekrasi dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pengendaliaan penagulangaan bencana..

6. Mengembangkan penelitian sistim informasi,pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penagulangan bencana yang efektif,efisien dan akuntabel.

13

c) Sasaran

Sejalan dengan sasaran pembangunan Nasional di bidang Penanggulangan Bencana,maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah terwujudnya tujuan yang telah di canangkan dalam kurun waktun lima tahun kedepan (2011 -2015) adalah :

1. Meningkatnya kesadaran,kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan masyarakat)

dalam upaya penanggulangan bencana dan Penanggulangan Bencana melalui

Peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.

2. Meningkatnya sistem penanganan kedaruratan Bencana yang efektif melalui

peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,peningkatan sarana dan

prasarana pendukung,serat pendekatan sistem logisti dan peralatan

penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

3. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding

sebelum bencana,melalui kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal,peningkatan koordinasi pelaksana serta pengarusulamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

4. Meningkatnya Disiplin dan SDM Aperatur

5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana

6. Meningkatnya Kesejahteraan dan Administrasi Keuangan

14

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI,DAN PROGRAM

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana Daerah 2011-2015 Rencana strategi (renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukan arah kebijakan,penjabaran dari arah kebijakan,program,dan kegiatan yang di terapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penjabaran dari arah kibajakan nasional di bidang Penanggulangan Bencana Daerah 2011-2015,Penanggulangan Bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,yang diarahkan kepada pengutamaan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, Penguatan kapasitas penanggulangan bencana pusat dan daerah ,otimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana, Mendorong keterlibatan dan partisipsi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana,peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusian,serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

Arah kebijakan dan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan terhadap lingkungan internal dan eskternal,berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi kota sungai penuh dibidang penanggulangan bencana daerah. Maka arah kebijakan arah dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu dalam waktu lima tahun mendatang. (2011-2015) adalah :

1.Terselenggaranya Penanggulangan Bencana terencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akutabel.

2.Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan suatu reaksi cepat penanggulangan bencana.

3.Terselesainya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat,tepat dan efektif secara terkoordinir/terpadu.

4.Terselesainya pemulihan saran dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.

15

B. Strategi Kebijakan

Hal ini merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan di capai atau yang akan di hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) Tahun kedepan. Dengan diformulasikan strategi dan arah kebijkan ini maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi Misinya. Adapun strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Pendidikan pelatihan kepada masyarakat dan aparatur dalam rangka peningkatan SDM Penanggulan Bencana Kota Sungai Penuh.

b. Menyelaraskan,mengembangkan serta mesosialisasikan peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh kepada masyarakat,mendidik relawan,menyusun peta dan protap kebencanaan serta membentuk tim pengarah Penanggulangan Bencana Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi dalam Rangka menguragi resiko Bencana.

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulanagan bencana Kota Sungai Penuh dan meujudkan penanganan darurat dan logistik secara cepat,tepat,efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana dengan membentuk tim reaksi cepat serta mendistribusian bahan logistik.

d. Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan.

e. Mengutakan kerja sama yang strategis,berkelanjutan dan mendukung kemandirian.

C. Protitas

Adapun prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi merupakan penyabaran strategi dan arah kebijakan yang telah di tetapkan yang mengambarkan sesuatu yang di hasilkan dalam ukuran waktu 5 ( lima ) Tahun atau 5 ( lima ) Priode melalui serangkai kegiatan yang di jabarkan lebih lanjut dalam sesuatu rencana kinerja tahunan.

Prioritas yang hendak di capai setiap tahun atau program jangka pendek ini merupakan bagian intergral dalam proses perencanan strategi dan arah kebijakan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kota Sunagi Penuh Propinsi Jambi.Secara keseluruhan priorintas yang hendak di capai tesebut adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas sumber daya dan pelayanan apartur yang handal dan tanguh dalam Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Meminimalisir kerugian akibat Bencana daerah.

16

c. Terwujudnya menangganan darurat dan logistik secara cepat,tepat,efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana daerah.

d. Terwujudnya pusat pengendalian operasi Penanggulangan Bencana dalam upaya pembangunan bencana dalam upaya membangun sistem informasi,komando dan koordinisi Penanggulanan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

e. Terwujudnya inventarisasi data,informasi dan koordinasi dalam upaya untuk rehablitasi dan rokonstruksi korban bencana daerah.

f. Terwujudnya koordinasi,sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana serta peningkatan kinerja aperatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

17

 

BAB.V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A.PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapat hasil yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi Pemerintah maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu :

  1. Meningkatkan terselenggara penanggulangan bencana terencana terarah
    1. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
    2. Meningkatkan system informasi dan komunikasi yang akurat
    3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana

B. PROGRAM KERJA 5 TAHUN SEJAK 2011- 2015

a. Program SKPD

  1. Pelayanan administrasi perkantoran
  2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  3. Peningkatan disiplin aparatur
  4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  5. Penataan administrasi kependudukan
  6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
  7. Peningkatan sistim pengawasan internal & pengendalian pelaksana kebijakan KDH
  8. Mengentensifkan penangganan pengaduan masyarakat
  9. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Koran Bencana
  10. Pembinaan penanganan darurat & logistik

 

b. Kegiatan SKPD

I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN dengan kegiatan ;

  1. 1. Penyedian jasa surat menyurat
    1. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik dan telepon
    2. 3. Penyediaan jasa pengadaan barang dan jasa
    3. 4. Penyedian jasa administrasi keuangan
    4. 5. Penyedian jasa kebersihan kantor
    5. 6. Penyediaan alat tulis kantor
    6. 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    7. 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
    8. 9. Penyediaan Makan dan minuman

18

  1. 10. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  2. 11. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  3. 12. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
  4. 13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APERATUR

  1. 14. Pengadaan peralatan gedung kantor
  2. 15. Pengadaan Kenderaan Dinas/ operasional
  3. 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  4. 17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  5. 18. Pengadaan Meubeler

III. PENINGKATAN DISIPLIN APERATUR

  1. 19. Pengadaan pakaian dinas

IV. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APERATUR

  1. 20. Pendidikan dan pelatihan formal
  2. 21. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar kinerja SKPD
  3. 22. Penyusunan program rencana kerja dan anggaran dinas
  4. 23. Penyusunan proceding kegiatan penanggulangan bencana (PB)
  5. 24. Penataan usahaan dan pengelolaan gaji
    1. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS

DAN MASYARAKAT

  1. 25. Sosialisasi perundang-undangan penanggulangan bencana (PB)
  2. 26. Sosialiasi Daerah Rawan Bencana
  3. 27. Seleksi Tim Pengarah Penanggulangan Bencana (PB) BPBD Kota Sungai Penuh
  4. 28. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Bencana (PB)
  5. PENINGKATAN SISRIM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

  1. 29. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan rehabilitasi
  2. 30. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Rekonstrusksi

VII. MENGENTENSIFKAN PENANGGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

  1. 31. Penangganan Darurat Bencana
  2. 32. Logistik dan Peralatan

19

VIII. PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

  1. 33. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
    1. 34. Penyelenggaraan pelatihan TRC penangganan darurat bencana
    2. 35. Penyelenggaraan peralatan dan perlengkapan TRC
    3. 36. Pelatihan Pemantapan Manajemen Logistik.
    4. 37. Koordinasi dan Mobilisasi Peralatan Bencana.
    5. 38. Pemetaan Daerah Rawan Bencana

IX. PEMBINAAN PENANGGANAN DARURAT DAN LOGISTIK

  1. 39. Operasional Penyelenggaraan PUSDALOPS PB.

20

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH PROPINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2011

 

No

PROGRAM /KEGIATAN

VOL

PAGU

ANGGARAN

OUT PUT

OUT COME

SUMBER DANA

JADWAL PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyedian jasasuratmenyurat

6.890.000

Tertibnya administrasi Peningkatan Pelayananan masyarakat

APBD.II

Setiap bulan

2. Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air , listrik dan telpon

13.000.000

Tersedianya jasa Komunikasi

Air dan listrik kantorTerjaminnya kelancaran pe laksanaan tugas pelayanan

APBD.II

Setiap bulan

 3. Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa

19.052.000

Tersedianya honorium pengadaan barang dan jasaTerselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa

APBD.II

Setiap bulan

 4. Penyedian jasa administrasi keuangan

44.650.000

Terlaksananya penyedian jasa Administrasi keuanganTerlaksananya Pelayanan Keuangan

APBD.II

Setiap bulan

 5 Penyedian jasa kebersihan kantor

9.067.500

terlaksananya Kebersihan KantorKebersihan Kantor dapat terwujud dengan baik.

APBD.II

Setiap bulan

 6. Penyedian alat tulis kantor

25.234.500

Tersedianya Alat Tulis kantorTersedianya Fasilitas alat tulis kantor dengan baik.

APBD.II

Setiap bulan

 7.Penyedian komp. instilansi listrik /penerang. bangunan kantor.

3.570.000

Terlaksananya penyediaan komponen instilansi listrik/ penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instilansi listrik/penerangan bangunan kantor.

APBD.II

Setiap bulan

 8.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

282.345.000

Terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahDiperolehnya kejelasan terhadap hal yang dikoordinasi dan konsultasi.

APBD.II

Setiap bulan

 9. Penyediaan Makan Dan Minum

8.700.000

Tersedianya Dana Makan dan Minum KantorPekerjaan Pada Kantor dapat tercapai sesuai ketentuan

APBD.II

Setiap bulan

 10.Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja

4.470.000

Tersedianya jasa perbaikan

 

Peralatan kerjaKondisi peralatan kerja dengan membaik

APBD.II

Setiap bulan

 11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang-undangan

5.700.000

Tersdianya bahan bacaan dan perturan dan perundang-undangan.Meningkan SDM Aparatur

APBD II

Setiap bulan

 12.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas.

15.000.000

Terciptanya penyediaan pemeliharaaan kenderaan dinas/operasionalTerlaksananya pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional

APBD.II

Setiap bulan

         13.penyediaan barang cetakan dan pengadaan

 

11.150.000

Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan pengadaanTersedianya spanduk dan percetakan dan kop surt.

APBD.II

Setiap bulan

2.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur       1.Pengadaan peralatan gedung kantor. 184.824.500Trelaksananya pengadaaan peralatan kantorMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

APBD.II

Setiap bulan

 2.Pengadaan Kenderaan Dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kenderaan dinas/operasionalMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

APBD.II

Setiap bulan

 3.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantorTerpeliharanya gedung kantor.

APBD.II

Setiap bulan 4.Pengadaan perlengkapan gedung kantor

79.650.000

Terlaksananya pengadaan perlengkapan.Meningkatnya sarana dan prasarana.

APBD.II

Setiap bulan 5.Pengadaan Meubeler

 

91.950.000

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor.Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

APBD.II

Setipa Bulan3.

 

Peningkatan disiplin aparatur       1.Pengadaan pakaian dinas

8.750.000

Penyediaan kelengkapan pegawaiTercapainya peleyanan prima.

APBD.II

Setiap bulan4Program PeningkatanKapasitas Sumber daya Aparatur       1. Pendidikan dan peletihan formal

95.000.000

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal.

APBD.II

Setiap bulan5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur       1.Penyusunan laporan capaian kenerja dan ikhtisar kenerja SKPD

13.190.000

Terlaksanaanya penyusunaan laporan tahunan LAKIP

 

Adanya dokumen laporan tahunan LAKIPDinas sebagai acuan penyusunan program tahunan berikutnya

APBD.II

Setiap bulan. 2.Penyusunan program rencana kerja dan anggran dinas

 

14.175.000

Tersusunya program dan anggaran daerah.Adanya dokumen rencana kerja dan anggaran.Dinas sebagai acuan penyusunan program tahun berikutnya.

APBD. II

Setiap bulan 3.Penyusuna Procending kegiatan Penanggulangan bencana (PB)

Terhimpunnya proceding kegiatan penanggulangan bencana (PB)Terlaksananya proceding kegiatan penanggulangan bencana (PB)

APBD.II

Setiap bulan 4.Penataan usahaan dan pengeloaan gaji.

26.750.000

Terlaksannya kegiatan penatausahaan keuanganTertatanya dokumen keuangan daerah pada BPBD.

APBD. II

Setiap bulan6Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.       1.Sosialisai perundang-undangan penanggulangan bencana.

Terlaksanannya sosialisasi perundang-undangan PBMasyarakat dapat memahami perundang-undangan.

APBD.II

Setiap bulan 2. Sosialisai daerah rawan bencana

Terlaksana sosialisai daerah rawann bencana.Simulasi pra bencana daerah rawan bencana.

APBD.II

Setiap bulan 3.Seleksi tim pengarah penanggulangan bencana (PB) BPBD kota sungai penuh.

Telaksanannya tim pengarah PB kota sungai penuh.Terbentunya tim pengarah PB kota sungai penuh. Setiap bulan

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: